MALILI, Dailylutim.com – Anggota DPRD Luwu Timur Dari Fraksi NasDem, Muhammad Iwan Atau Yang Akrab Disapa “Iwan Lamaeto”, Menegaskan Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Harus Benar-benar Berpihak Kepada Rakyat. Ia Mengingatkan Agar Postur Anggaran Tidak Terjebak Pada Pembiayaan Rutin Birokrasi Dan Kegiatan Seremonial Yang Minim Manfaat Langsung Bagi Masyarakat.

Hal Tersebut Disampaikan Iwan Saat Membacakan Pendapat Akhir Fraksi NasDem Dalam Rapat Paripurna Terhadap Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Yang Berlangsung Di Ruang Sidang DPRD Luwu Timur, Jumat (21/11/2025).

“Belanja Daerah Tidak Boleh Hanya Berjalan Normatif, Tetapi Harus Fokus Pada Kebutuhan Publik. Efisiensi Anggaran Operasional Dan Pengurangan Belanja Seremonial Perlu Menjadi Langkah Penting Agar Ruang Fiskal Pemerintah Dapat Dialokasikan Untuk Pembangunan Yang Menyentuh Masyarakat,” Tegas Iwan.

Menurutnya, Struktur APBD 2026 Harus Menempatkan Program Prioritas Di Garis Depan. Alokasi Anggaran, Kata Dia, Wajib Mengutamakan Sektor-sektor Yang Secara Langsung Meningkatkan Kualitas Hidup Warga.

“Program Di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur Dasar, Dan Pemberdayaan Ekonomi Mikro Harus Mendapat Porsi Yang Memadai. Masyarakat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji Dalam Dokumen Anggaran,” Ujarnya.

Iwan Menilai, Pemangkasan Belanja Yang Bersifat Seremonial, Protokoler, Atau Kegiatan Yang Hanya Berorientasi Pada Citra, Akan Memberi Ruang Bagi Investasi Produktif Yang Berdampak Luas. Dengan Demikian, APBD Dapat Menjadi Instrumen Nyata Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dan Memperkecil Kesenjangan Antarwilayah.

Di Sisi Pendapatan, Fraksi NasDem Juga Mengingatkan Agar Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 Disusun Secara Realistis Dan Berbasis Data. Iwan Menekankan Pentingnya Sinkronisasi Dengan Tren Ekonomi Daerah Maupun Proyeksi Nasional.

“Target PAD Jangan Hanya Tinggi Di Atas Kertas, Tapi Sulit Dicapai Di Lapangan. Kita Mendorong Diversifikasi Dan Ekstensifikasi PAD, Termasuk Peningkatan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah, Pengembangan UMKM, Dan Pemanfaatan Potensi Pariwisata Serta Agribisnis Yang Selama Ini Belum Tergarap Maksimal,” Jelasnya.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Luwu Timur Gemilang, Fraksi NasDem Menyatakan Dukungan Dengan Catatan Ketat. Iwan Mengingatkan Bahwa Dana Publik Yang Disuntikkan Ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Harus Dikelola Secara Profesional Dan Transparan.

“Penambahan Modal Harus Berbasis Kajian Kelayakan Bisnis Yang Jelas Dan Terukur. Investasi Publik Wajib Memberikan Manfaat Ganda, Yakni Laba Bagi Daerah Dan Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Luwu Timur,” Imbuhnya.

Pada Pembahasan Ranperda Riset Dan Inovasi Daerah, Fraksi NasDem Memberi Apresiasi Dan Menilai Regulasi Tersebut Penting Untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Serta Daya Saing Daerah.

“Inovasi Pelayanan Publik Harus Sederhana, Cepat, Adaptif, Dan Sesuai Kebutuhan Masyarakat. Kami Berharap Regulasi Ini Mampu Mendorong Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dan Dunia Usaha,” Kata Iwan.

Fraksi NasDem Juga Menyatakan Persetujuan Terhadap Dua Ranperda Yang Mengatur Perubahan Regulasi Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Iwan Menilai Penguatan Perlindungan Bagi BPD Melalui Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, Dan Tunjangan Purna Tugas Merupakan Bentuk Perhatian Pemerintah Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Lebih Baik.

“Ini Adalah Langkah Konkret Untuk Memperkuat Peran Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. Ketika Desa Kuat, Maka Fondasi Pembangunan Daerah Juga Akan Kokoh,” Tuturnya.

Menutup Penyampaiannya, Iwan Kembali Menekankan Bahwa Kelima Perda Yang Dibahas Tidak Boleh Berhenti Sebagai Produk Administratif Semata.

“Regulasi Ini Bukan Hanya Dokumen Formal, Tetapi Harus Menjadi Instrumen Yang Menghadirkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Pelayanan Publik, Memperkuat Inovasi, Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. APBD 2026 Harus Benar-benar Pro-rakyat, Setiap Rupiah Yang Dialokasikan Harus Bisa Dirasakan Manfaatnya Oleh Warga Luwu Timur,” Pungkasnya.

Rapat Paripurna Yang Dihadiri Jajaran Pemerintah Daerah, Anggota DPRD Dari Seluruh Fraksi, Serta Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Itu Menegaskan Komitmen Bersama Untuk Menjadikan APBD 2026 Sebagai Alat Pembangunan Yang Efektif, Transparan, Dan Akuntabel.