Malili, Dailylutim.com – Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama PT Antareja Mahada Makmur (PT AMM) Dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Luwu Timur Pada Senin (22/9/2025). RDP Tersebut Membahas Penyerapan Tenaga Kerja Dan Proses Rekrutmen Tenaga Kerja PT AMM. RDP Berlangsung Di Ruang Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muh Rivaldi, Memimpin Jalannya Rapat Bersama Anggota Komisi III, Pihak PT AMM, Dan Disnakertrans Lutim. Rivaldi Meminta Pihak Manajemen PT AMM Dan Dinas Terkait Menyinkronkan Data Agar DPRD Dapat Mengetahui Berapa Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Sudah Mengajukan Permohonan Melalui Loker Tenaga Kerja. “Saya Berharap Data Yang Ada Terkait Dengan Tenaga Kerja Lokal, Karena Informasi Yang Masuk Ke Kami Dari Masyarakat, Paling Banyak Tenaga Kerja Yang Berada Di PT.AMM Bukan Warga Lokal Luwu Timur,” Ungkapnya. Rivaldi Menegaskan Bahwa Pada RDP Berikutnya PT AMM Harus Membawa Data KTP Tenaga Kerja Dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Beserta Data Dari Subkontraktor PT AMM, Sehingga DPRD Bisa Mengetahui Berapa Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Direkrut Oleh Kontraktor Tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Erik Estrada, Meminta Pemerintah Melalui Dinas Terkait Mengidentifikasi Tenaga Kerja Lokal Agar Tidak Ada Tenaga Kerja Dari Luar Daerah Yang Mengaku Warga Lutim. “Jangan Sampai Tenaga Kerja Yang Di Terima PT.AMM, Banyak Yang Ber KTP Luwu Timur, Namun Bukan Warga Luwu Timur (Baca Baru Datang Di Luwu Timur) Banyak Yang Menjadi Tenaga Kerja Di PT.AMM Tidak Ada Tenaga Kerja Lokal Luwu Timur, Kami Mau Berbicara Dengan Data Tidak Perlu Dengan Cerita,” Ujarnya. Senada Dengan Erik Estrada, Andi Ahmad Menegaskan Perlunya Identifikasi Tenaga Kerja Lokal Dan Non-lokal. Ia Menekankan Pentingnya Mengecek Tahun Penerbitan KTP Di Luwu Timur Karena Banyak Karyawan Yang Mengaku Beralamat Di Sorowako, Namun Warga Sorowako Tidak Mengenal Mereka. “Kami Mau Data Reall Bukan Berbicara Tanpa Data, Harus Di Indentifikasi Mulai Dari Data Karyawan Maupun Data Kendaraan Yang Di Miliki PT.AMM Dan Yang Di Gunakan Karyawan,” Jelasnya. Perwakilan Manajemen PT AMM, Nugroho, Menanggapi Dengan Menjelaskan Bahwa Data Terkait Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Sudah Mencatat 300 Orang Yang Terakomodir Dan Semuanya Bekerja Di Area Pertambangan, Baik Sebagai Helper Maupun Operator. “Mengenai Tudingan Anggota DPRD, Itu Tidak Benar Karena Tenaga Kerja Yang Berada Di Kabupaten Luwu Timur, Suda 300 Orang Yang Masuk, Namun Mereka Bekerja Di Area Pertambangan Yang Berada Di Area Sulawesi Tengah,” Ungkapnya. Nugroho Juga Menuturkan Bahwa Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Luwu Timur Hanya 20% Sedangkan Di Sulawesi Tengah Mencapai 80%. Namun, Pihak Manajemen Mengambil Kebijakan Untuk Memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal Dari Kabupaten Luwu Timur. “Kami Dari Mangemen PT.AMM Sudah Memenuhi Syarat Rekrutmen Untuk Tenaga Kerja Lokal, Penerimaannya Melalui Rekrutmen Lewat Loker Di 5 Sub Kontraktor,” Jelasnya. Rivaldi Kembali Menegaskan Bahwa Data Yang DPRD Butuhkan Bukan Hanya Jumlah Tenaga Kerja, Tetapi Data Lengkap Berupa Fotokopi KTP Tenaga Kerja Dan TNKB PT AMM. “Bagaimana Kami Komisi III DPRD Mengetahui Tenaga Kerja Yang PT AMM Rekrut Itu Benar-benar Adalah Pencari Kerja Atau Masyarakat Luwu Timur Kalau Kami Tidak Melihat Data KTPnya. Data Yang Diperlihatkan Kepada Kami Saat RDP Itu Data Jumlah Karyawan PT AMM Yang Diklaim Itu Adalah Masyarakat Lokal Luwu Timur, Tanpa Menyertakan Data KTPnya,” Tutur Rivaldi. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnakertrans Kabupaten Luwu Timur, Hariyadi Hamid, Menuturkan Bahwa Pihaknya Mengetahui Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui PT AMM, Namun Belum Mendapatkan Data Jumlah Tenaga Kerja Yang Direkrut Oleh Subkontraktor. “Yang Kami Ketahui Banyaknya Rekrutmen Tenaga Kerja Di Kabupaten Luwu Timur, Di Beberapa Perusahaan, Nanti Kali Ini Baru Kami Mengetahuinya Yang Melakukan Rekrutmen Adalah Subkontraktor, Yang Berada Di PT.AMM, “ Jelasnya. Berdasarkan Hasil RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur Menyimpulkan Untuk Menjadwalkan Kembali Rapat Selanjutnya Dan Meminta PT AMM Menyediakan Data KTP Tenaga Kerja, TNKB Seluruh Kendaraan, Serta Menghadirkan Semua Subkontraktor PT AMM Bersama Disnakertrans.